Bekasi – Rakyat Oposisi
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan langkah tegas Pemerintah Kota Bekasi dalam menghadapi persoalan sampah yang kini dinilai sudah masuk tahap darurat. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan sosialisasi Program Penataan RW “Bekasi Keren” yang digelar di Gedung Asrama Haji, Kamis (02/10/2025).
Tri menyatakan bahwa mulai tahun depan, keberadaan bank sampah akan menjadi syarat utama pencairan insentif bagi pengurus RT dan RW.
“Jika tidak punya bank sampah, maka honor RT dan RW tidak akan dikeluarkan. Kita semua harus peduli, karena kondisi sampah di Kota Bekasi sudah darurat,” tegas Tri di hadapan para pengurus lingkungan dari seluruh kecamatan.
Strategi Tekan Sampah Kota
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkot Bekasi dalam menekan timbulan sampah yang mencapai ratusan ton setiap harinya. Menurut Tri, program pengelolaan sampah di tingkat lingkungan, khususnya melalui program 3R (Reduce, Reuse, Recycle), akan menjadi kunci untuk mengurangi volume sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang.
“Pemilahan harus dimulai dari rumah, dan bank sampah menjadi ujung tombak di tingkat RW. Pemerintah bertugas memberikan sosialisasi dan memastikan masyarakat terlibat aktif,” tambahnya.
Tri juga menegaskan, persoalan sampah bukan sekadar soal kebersihan, melainkan sudah menjadi tantangan strategis kota yang hanya bisa ditangani melalui partisipasi aktif masyarakat.
Insentif Naik, Tanggung Jawab Bertambah
Sebagai bentuk apresiasi, Pemkot Bekasi telah menaikkan insentif pengurus lingkungan. Honor ketua RT naik dari Rp500 ribu menjadi Rp750 ribu, sementara ketua RW meningkat dari Rp725 ribu menjadi Rp1,25 juta per bulan.
Namun, Tri menekankan kenaikan insentif tersebut harus sejalan dengan kinerja nyata di lapangan.
“Kenaikan insentif ini harus dibarengi dengan tanggung jawab, salah satunya memastikan pengelolaan sampah berjalan dengan baik melalui bank sampah,” ujar Tri.
Perkuat Keamanan Lingkungan
Selain masalah sampah, Tri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Ia menyoroti maraknya judi daring (judol) serta faktor ekonomi sebagai penyebab gangguan kamtibmas.
Untuk itu, seluruh RW diminta mengaktifkan kembali kegiatan siskamling. Bahkan, mulai 2026 Pemkot Bekasi akan membekali RW dengan handy talky (HT) agar koordinasi keamanan lebih terintegrasi.
“Mulai 2026, seluruh RW akan dilengkapi HT agar komunikasi dan koordinasi keamanan bisa berjalan lebih baik,” tutup Tri. (Denny)
