Bogor, 20 Oktober 2025 – Rakyat Oposisi
Ikatan Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Rumpin (IKA HMR) menyampaikan keprihatinan sekaligus dorongan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memastikan rencana jalur tambang benar-benar tidak melewati kawasan padat penduduk.
Ketua Umum IKA HMR, Ibnu Sakti Mubarok, menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan jalur tambang adalah menciptakan solusi, bukan menambah masalah baru bagi masyarakat sekitar.
“Kami sangat mendukung dan memahami niat baik pembangunan jalan tambang untuk mengurangi dampak lalu lintas kendaraan berat di jalan umum. Namun faktanya, jalur yang hanya sampai Huluwarang belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat. Bila jalur tersebut tetap melewati kawasan padat penduduk seperti Desa Sukasari, Tamansari, dan terutama Sukamulya, maka potensi gangguan keselamatan dan kenyamanan warga akan tetap ada,” ujar Ibnu Sakti mubarok.
IKA HMR menilai bahwa pembangunan jalan tambang yang tidak tersambung langsung dengan jalur tol—seperti rencana ke Tol Parung-BSD- akan menimbulkan ketimpangan baru. Selama jalan tambang belum terhubung secara utuh, kendaraan tambang tetap akan melintas di jalur padat penduduk yang berisiko tinggi.
“Pemkab dan Pemprov sebaiknya menghitung ulang jalur yang direncanakan. Jangan sampai proyek yang dimaksudkan sebagai solusi justru menjadi sumber masalah baru. Kalau koneksi ke tol komersil masih harus menunggu lama, maka proyek ini perlu dikaji ulang dari awal,” tambah Sakti.
IKA HMR menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang berorientasi pada keselamatan warga, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Jalur tambang harus dirancang secara komprehensif dengan melibatkan masyarakat terdampak dan para pemangku kepentingan agar benar-benar membawa manfaat bersama. (Red)
