PANDEGLANG, BANTEN — RAKYAT OPOSISI
Dunia pendidikan kembali tercoreng. Dugaan praktik nepotisme dan penyalahgunaan wewenang mencuat di SDN Ciawi 2, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, setelah sang kepala sekolah diduga mengusulkan anak kandungnya sendiri, yang masih berstatus mahasiswa, untuk menjadi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kabar tersebut sontak memicu reaksi keras dari masyarakat, terutama kalangan muda yang peduli pada integritas dunia pendidikan.
Salah satunya Kasman, pemuda asal Patia, yang secara terbuka mengkritisi langkah kepala sekolah tersebut.
“Tindakan ini jelas mencederai semangat keadilan dan profesionalisme. Kepala sekolah seharusnya jadi teladan, bukan justru mempermainkan sistem demi kepentingan pribadi,” ujar Kasman tegas.
Menurut Kasman, seorang pemimpin lembaga pendidikan tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga memiliki beban moral dan etika dalam menjaga kepercayaan publik. Ia menilai, jika dugaan ini benar, maka tindakan tersebut telah melukai hati para guru honorer yang selama ini berjuang dengan tulus menanti kejelasan status mereka.
“Bagaimana mungkin seseorang yang belum memenuhi syarat akademik bisa diusulkan? Banyak guru honorer sudah puluhan tahun mengabdi, tapi justru terpinggirkan,” lanjutnya.
Kasman menegaskan, syarat pengangkatan guru PPPK sudah diatur jelas oleh pemerintah: harus memiliki ijazah S-1 atau D-IV dari program studi terakreditasi dan penilaian kinerja minimal “Baik” dalam dua tahun terakhir. Fakta bahwa yang diusulkan masih lulusan SMA dan berstatus mahasiswa, menurutnya, merupakan pelanggaran serius terhadap aturan tersebut.
Ia pun mendesak Bupati Pandeglang, Ratu Dewi Setiani, untuk menindaklanjuti laporan ini secara objektif dan transparan.
“Kalau memang terbukti, jangan ragu untuk batalkan usulannya. Jangan biarkan kebijakan yang menabrak aturan, karena itu akan jadi preseden buruk bagi dunia pendidikan,” tegas Kasman.
Kasus ini membuka mata publik bahwa persoalan integritas bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal moralitas dan tanggung jawab jabatan.
Ketika pejabat sekolah yang seharusnya menjadi panutan justru diduga bermain-main dengan kebijakan, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan bisa runtuh.
Pendidikan adalah ruang suci pembentukan karakter bangsa — bukan arena untuk memperkaya diri atau melindungi keluarga sendiri.
“Pemimpin sejati diuji bukan dari jabatan atau kekuasaan, tapi dari keberanian menegakkan keadilan, meski itu menyakitkan,” pungkas Kasman. (Red)
