KOTABEKASI – RAKYAT OPOSISI
Pemerintah Kota Bekasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna di ruang sidang paripurna, Gedung DPRD Kota Bekasi.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto hadir bersama Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe. Dalam kesempatan itu, Wawali Harris Bobihoe menyampaikan bahwa penandatanganan KUA-PPAS bukan hanya sekadar agenda formal, melainkan simbol komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan arah pembangunan Kota Bekasi ke depan.\
“Penandatanganan nota kesepakatan ini bukan sekadar formalitas, namun mencerminkan keseriusan kita dalam memastikan pembangunan Kota Bekasi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah,” tutur Wawali Harris Bobihoe.
Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas semangat kolaboratif dalam pembahasan KUA-PPAS 2026.
“Komitmen, sinergi, dan kebersamaan antara eksekutif dan legislatif menjadi modal kuat untuk menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan. Harapan masyarakat menjadi fokus utama yang kita wujudkan secara bertahap dan terukur,” tambahnya.
Di tengah kondisi ekonomi nasional yang dinamis, Harris Bobihoe menegaskan pentingnya pengelolaan fiskal yang cermat dan transparan.
“Kondisi keuangan nasional menuntut pemerintah daerah untuk semakin hati-hati dalam merancang kebijakan fiskal. Pemkot Bekasi terus beradaptasi melalui pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel,” ungkapnya.
Dengan tercapainya kesepakatan KUA-PPAS 2026 ini, Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD berkomitmen memperkuat langkah strategis dalam pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, memastikan keberlanjutan program, dan meningkatkan kualitas layanan publik. (Red)
