BEKASI — RAKYAT OPOSISI
Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 tak hanya menyisakan cerita tentang pertandingan dan prestasi atlet. Identitas pihak yang melakukan peliputan ikut dipersoalkan setelah beredar kartu bertuliskan “Media OPD”.
Kartu tersebut memunculkan pertanyaan: siapa sebenarnya pemegangnya dan dalam kapasitas apa mereka menjalankan peliputan? Apakah wartawan, petugas humas, tenaga publikasi pemerintah, atau dokumentasi kegiatan?
Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia DPD Kota Bekasi, Nio Helen, meminta panitia menjelaskan mekanisme penerbitan kartu tersebut secara terbuka.
“Pers itu berbeda dengan humas. Jangan semua orang yang memegang kamera, membuat video, atau membawa kartu kegiatan kemudian disebut wartawan. Profesi jurnalistik memiliki aturan, etika, independensi, dan tanggung jawab kepada publik,” kata Nio.
Menurut Nio Helen , istilah “Media OPD” berpotensi menimbulkan kerancuan apabila ditempatkan sebagai identitas yang menyerupai kartu pers. Jika pemegangnya merupakan bagian dari publikasi pemerintah, kata dia, status dan kewenangannya harus dijelaskan secara proporsional.
Sebab, kerja jurnalistik dan komunikasi pemerintah berada dalam fungsi yang berbeda.
Pers bekerja dengan prinsip independensi dan fungsi kontrol sosial. Sementara humas menjalankan komunikasi kelembagaan serta menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan kegiatan pemerintah.
UU Pers Bukan Sekadar Atribut
Nio Helen mengingatkan, profesi wartawan tidak lahir semata-mata dari kepemilikan kartu identitas.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mendefinisikan pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
Pasal 7 ayat (2) UU Pers juga menegaskan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Dalam praktiknya, wartawan dituntut bekerja secara independen, menghasilkan informasi yang akurat dan berimbang, melakukan verifikasi, serta menjalankan tugas secara profesional.
“Jangan sampai kegiatan pemerintah atau penyelenggaraan olahraga justru menciptakan kerancuan identitas profesi. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik, sedangkan humas bekerja menyampaikan informasi kelembagaan. Fungsinya berbeda,” ujar Nio.
Konten Kreator Juga Bukan Otomatis Wartawan
Persoalan tersebut, kata Nio, menjadi semakin penting di tengah berkembangnya media digital.
Produksi video, foto, maupun konten media sosial tidak dengan sendirinya membuat seseorang menjadi wartawan. Konten kreator memiliki ruang profesi sendiri dan dapat menjalankan aktivitas dokumentasi maupun penyebaran informasi melalui platform digital.
Namun, apabila aktivitas tersebut masuk ke dalam kerja jurnalistik, standar dan tanggung jawab jurnalistik tetap menjadi persoalan yang harus diperhatikan.
Begitu pula dengan humas pemerintah. Mereka memiliki peran penting dalam komunikasi publik dan publikasi program pemerintah. Tetapi fungsi tersebut tidak seharusnya dikaburkan dengan kerja pers yang independen.
“Wartawan bukan tim promosi pemerintah, bukan corong OPD, dan bukan sekadar pelengkap dokumentasi acara. Pers memiliki fungsi kontrol sosial,” kata Nio.
Menurut dia, kegiatan sebesar Porprov justru membutuhkan keterbukaan informasi dan akses yang jelas bagi seluruh pihak yang menjalankan kerja jurnalistik.
IWO-I Minta Panitia Buka Mekanisme Penerbitan Kartu
IWO Indonesia DPD Kota Bekasi meminta penyelenggara Porprov XV Jawa Barat memberikan penjelasan mengenai kartu identitas bertuliskan “Media OPD”, antara lain:
- Siapa yang menerbitkan kartu tersebut?
- Apa dasar dan kriteria penerbitannya?
- Siapa saja yang berhak memperoleh kartu tersebut?
- Apakah pemegangnya merupakan wartawan, ASN, tenaga humas, atau petugas dokumentasi?
- Apa perbedaan akses dan fasilitas antara wartawan dengan petugas publikasi OPD?
- Bagaimana mekanisme verifikasi media dan wartawan yang melakukan peliputan Porprov?
IWO Indonesia menegaskan, persoalan ini bukan bentuk penolakan terhadap keterlibatan ASN, humas, maupun konten kreator dalam publikasi Porprov.
Yang dipersoalkan adalah kejelasan identitas, fungsi, dan kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan profesi jurnalistik.
Bagi Helen , Porprov XV Jawa Barat seharusnya menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, panitia, masyarakat, dan pers. Kolaborasi itu akan berjalan sehat jika masing-masing pihak memahami batas kewenangannya.
“Jangan kaburkan batas antara pers, humas, dan konten kreator. Pers harus tetap independen, humas menjalankan fungsi komunikasi pemerintah, sementara konten kreator berkarya sesuai bidangnya. Semua punya tempat, tetapi identitas dan kewenangannya jangan dicampuradukkan,” ujar Nio Helen.
Pers merdeka, informasi terbuka, profesionalisme tetap terjaga.
