LAPAK BUAH DI BLOK M PASAR RAU DISOROT WARGA
Serang – Rakyat Oposisi
Keberadaan lapak buah-buahan di kawasan Jalan Blok M, Pasar Rau, Kota Serang, Banten, menuai keberatan dari sejumlah warga dan sopir angkutan.
Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan, tetapi juga menyentuh dugaan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan, gangguan terhadap aktivitas bongkar muat, hingga kekhawatiran warga terkait aspek keselamatan apabila lokasi tersebut benar berada di atas atau berdekatan dengan jalur pipa gas.
Sorotan publik kini mengarah pada pertanyaan sederhana: siapa yang memberikan izin, bagaimana status lahannya, dan apakah keberadaan lapak tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan keselamatan serta ketertiban yang berlaku?
WARGA: “TIBA-TIBA DIDIRIKAN LAPAK”
Salah seorang warga Blok M berinisial H.E. mengaku keberatan dengan keberadaan lapak yang berdiri di depan rumahnya.
Menurut H.E., lokasi tersebut sebelumnya telah dirawat dan dimanfaatkan untuk kepentingan lingkungan. Namun, belakangan lokasi itu digunakan untuk aktivitas perdagangan tanpa komunikasi terlebih dahulu dengan warga sekitar.
“Tempat itu sebelumnya sudah kami rawat. Tiba-tiba didirikan lapak tanpa permisi. Ketika kami mengingatkan, respons yang kami terima justru tidak menyenangkan. Kami sangat keberatan karena mengganggu kenyamanan lingkungan,” ungkap H.E., Senin (9/11/2026).
Ia juga menyayangkan tidak hadirnya pihak yang disebut warga sebagai pengelola lapak berinisial H.HR ketika upaya mediasi bersama warga dan sejumlah sopir angkutan hendak dilakukan.
Bagi warga, persoalan tersebut semestinya diselesaikan melalui komunikasi terbuka sehingga tidak berkembang menjadi konflik horizontal.
SOPIR ANGKUTAN: RUANG BONGKAR MUAT TERGANGGU
Keberatan juga disampaikan seorang sopir angkutan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurutnya, keberadaan lapak dinilai mempersempit ruang kendaraan, mengganggu aktivitas bongkar muat, sekaligus mengurangi area yang selama ini digunakan para sopir untuk beristirahat ketika menunggu proses pengangkutan.
“Kami berharap pemerintah turun langsung melihat kondisi di lapangan. Jangan sampai kepentingan segelintir pihak justru mengorbankan kepentingan banyak orang. Kalau memang bermasalah, kami meminta dilakukan pemeriksaan dan penertiban sesuai aturan,” ujarnya.
YANG LEBIH SERIUS: DUGAAN BERADA DI JALUR PIPA GAS
Di tengah polemik tersebut, muncul persoalan yang dinilai lebih serius, yakni dugaan lokasi lapak berada di atas atau berdekatan dengan jalur pipa gas yang disebut milik PT Pertamina.
Di sepanjang area yang disebut sebagai jalur pipa gas, warga mengaku terdapat papan imbauan yang melarang aktivitas seperti berjualan, mendirikan bangunan, membuang sampah maupun membakar sampah.
Jika dugaan tersebut benar, maka persoalannya tidak cukup hanya dilihat dari sisi perizinan berdagang.
Aspek keselamatan infrastruktur energi harus menjadi prioritas.
Karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan teknis untuk memastikan titik koordinat jalur pipa, batas area pengamanan, posisi bangunan/lapak, serta ada atau tidaknya persetujuan dari pihak yang berwenang terhadap pemanfaatan lokasi tersebut.
Jangan sampai pengawasan baru dilakukan setelah terjadi persoalan yang dapat membahayakan masyarakat.
PUBLIK MINTA PEMKOT SERANG TURUN TANGAN
Warga meminta Pemerintah Kota Serang melalui Satpol PP, Dinas PUPR, DPMPTSP serta instansi teknis terkait tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi turun langsung ke lokasi.
Ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka:
- Apakah lapak tersebut memiliki perizinan usaha sesuai ketentuan?
- Siapa pihak yang memiliki atau menguasai lahan tersebut?
- Apakah lokasi benar berada di atas atau berdekatan dengan jalur pipa gas?
- Apakah terdapat persetujuan tertulis dari pengelola jaringan pipa?
- Apakah keberadaan lapak memenuhi ketentuan keselamatan jaringan gas?
- Apakah aktivitas lapak mengganggu fungsi jalan maupun kegiatan bongkar muat?
- Instansi mana yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan lokasi tersebut?
Pemeriksaan idealnya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pengelola jaringan pipa gas agar status jalur dan batas area pengamanannya dapat dipastikan berdasarkan data teknis, bukan sekadar berdasarkan informasi warga.
ATURAN KETERTIBAN JUGA PERLU DITELAAH
Persoalan ini juga perlu dilihat dalam perspektif ketertiban dan pemanfaatan ruang.
Warga merujuk antara lain pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, yang mengatur penggunaan ruang milik jalan dan aktivitas perdagangan di ruang publik.
Selain itu, terdapat Perda Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Peraturan Wali Kota Serang Nomor 63 Tahun 2023 sebagai salah satu instrumen pelaksanaannya.
Di sisi lain, aspek keselamatan infrastruktur migas juga perlu diverifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi serta ketentuan teknis yang berlaku.
Namun, penerapan aturan tersebut tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan faktual di lapangan dan kewenangan masing-masing instansi.
JANGAN BIARKAN PAPAN LARANGAN SEKADAR JADI PAJANGAN
Keberadaan papan larangan di sekitar jalur yang disebut sebagai jaringan pipa gas menjadi perhatian tersendiri.
Jika memang terdapat larangan mendirikan bangunan maupun melakukan aktivitas tertentu di area tersebut, masyarakat tentu berhak mengetahui bagaimana pengawasan terhadap larangan itu dilakukan.
Sebab, aturan yang tidak diawasi akan kehilangan makna di tengah masyarakat.
Namun sebaliknya, apabila setelah pemeriksaan ternyata lapak tersebut memiliki dasar perizinan dan tidak berada pada area yang dilarang, pemerintah juga perlu menjelaskannya secara terbuka agar tidak muncul kesimpangsiuran informasi.
PUBLIK MENUNGGU KEPASTIAN
Polemik lapak buah di kawasan Blok M Pasar Rau kini menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Serang dan pihak terkait untuk memberikan kepastian.
Bukan sekadar soal boleh atau tidak boleh berjualan.
Yang dipertaruhkan adalah kepastian hukum, keselamatan infrastruktur energi, ketertiban ruang publik, kelancaran aktivitas bongkar muat, serta kenyamanan warga sekitar.
Kompas Rakyat membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak yang disebut sebagai pengelola lapak berinisial H.HR, pihak PT Pertamina atau pengelola jaringan pipa gas, serta Pemerintah Kota Serang untuk memberikan penjelasan terkait status lahan, perizinan, posisi jalur pipa, dan dasar pemanfaatan lokasi tersebut.
Dengan demikian, persoalan ini tidak berhenti pada dugaan dan keluhan warga, tetapi dapat diuji melalui data, pemeriksaan teknis, dan penjelasan resmi dari pihak-pihak yang berwenang.
HUKUM HARUS JELAS. KESELAMATAN HARUS DIUTAMAKAN. KEPENTINGAN PUBLIK HARUS DILINDUNGI. (Red)
