JATINANGOR, NR – RAKYAT OPOSISI
Menjelang pelantikan pejabat akademis di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, sejumlah tokoh masyarakat Jawa Barat menyampaikan harapan agar proses rotasi jabatan berjalan profesional, transparan, dan berlandaskan kinerja.
Ketua Paguyuban Pasundan Cabang Kabupaten Sumedang, Apip Hadi Susanto, menegaskan bahwa IPDN sebagai institusi pemerintah harus menjadi contoh bagi lembaga lain dalam hal rotasi dan mutasi pejabat.
“Kami berharap tidak ada unsur kedaerahan maupun kelompok. Rotasi harus dilakukan berdasarkan kelayakan, kinerja, profesional, dan proporsional,” ujarnya, Sabtu (21/9).
Apip juga mengingatkan pentingnya nilai-nilai kasundaan dalam pengelolaan lembaga. “Silih asah, silih asih, silih asuh, jeung silih seungitan jeung papada jalmi perlu menjadi pegangan dalam membangun IPDN,” tambahnya.
Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri sebagai induk IPDN diyakini tetap memegang prinsip tersebut. Ia pun percaya Rektor IPDN akan mengedepankan asas profesionalisme tanpa mengabaikan kontribusi putra daerah yang berkinerja baik.
Sementara itu, H. Rahmat, tokoh masyarakat Jawa Barat, menilai rotasi jabatan di IPDN harus memperhatikan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan lokal.
“Rektor atau pejabat yang berasal dari daerah biasanya lebih memahami karakteristik serta tantangan masyarakat setempat. Itu bisa memotivasi putra-putri daerah dan memperkuat kebanggaan kolektif,” ungkapnya.
Rahmat menambahkan, keterlibatan putra daerah juga dapat mempererat kerja sama antara kampus dan pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan. Namun, ia menekankan bahwa aspek kompetensi, rekam jejak akademis, serta visi kepemimpinan tetap harus menjadi prioritas utama.
“Profesionalisme tetap nomor satu. Asal daerah bisa menjadi nilai tambah, tetapi tidak boleh mengalahkan kriteria utama seorang pemimpin akademis,” pungkas Rahmat. (Red)
