Kota Bekasi – Rakyat Oposisi
Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi, Faisal, menyoroti persoalan kekurangan fasilitas pendidikan di Kota Bekasi yang dinilai sudah cukup mendesak untuk segera ditangani oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, saat ini masih terdapat sekitar 39 ribu unit meubeler sekolah berupa bangku, meja, dan lemari yang belum terpenuhi. Kekurangan tersebut dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan sekaligus kualitas kegiatan belajar mengajar di sekolah.
“Data dari Dinas Pendidikan menunjukkan ada sekitar 39 ribu kekurangan bangku, meja, dan lemari. Ini harus menjadi prioritas pada tahun anggaran berikutnya,” ujar Faisal, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) yang selama ini terus dilakukan pemerintah harus dibarengi dengan penyediaan sarana penunjang yang memadai. Ia menegaskan, jangan sampai ruang kelas telah tersedia, tetapi tidak dilengkapi dengan fasilitas dasar yang layak bagi siswa.
“Jangan sampai ada ruang kelas tapi tidak ada meja dan kursinya. Daya tampung sekolah juga harus disesuaikan dengan jumlah siswa agar proses belajar berjalan optimal,” tegasnya.
Selain persoalan meubeler, Faisal juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan, baik di sektor pendidikan maupun infrastruktur dasar lainnya. Ia menilai aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota DPRD dari seluruh daerah pemilihan harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
“Kalau Musrenbang dan Renja Dinas disusun dengan baik, pemerataan pembangunan akan lebih mudah tercapai. DPRD memastikan hasil reses dari seluruh dapil dapat diakomodasi dalam RKPD,” jelasnya.
Ia menegaskan, DPRD akan terus mengawal pembahasan anggaran daerah agar persoalan kekurangan fasilitas pendidikan tidak terus berulang setiap tahun.
Faisal berharap ke depan tidak ada lagi siswa di Kota Bekasi yang harus belajar dengan sarana yang tidak memadai, sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat secara merata di seluruh wilayah.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Fasilitas belajar yang layak adalah hak setiap siswa, dan itu harus menjadi komitmen bersama,” pungkasnya. (ADV)
