Kota Bekasi – Rakyat Oposisi
Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Tahun 2025 menjadi panggung evaluasi serius bagi kinerja Pemerintah Kota Bekasi. Anggota Komisi IV DPRD, Tanti Herawati, S.H., M.H., menyampaikan sejumlah catatan strategis yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti.
Dalam keterangannya kepada awak media usai rapat, Tanti menegaskan bahwa pembahasan LKPJ tidak sekadar memuat pandangan fraksi, tetapi juga merangkum rekomendasi komprehensif dari seluruh komisi di DPRD—mulai dari Komisi I hingga Komisi IV.
“Selain pandangan fraksi, ada juga rekomendasi dari masing-masing komisi. Semua memiliki catatan penting terhadap kinerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya,” ungkapnya.
Tanti juga menyoroti sikap Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang telah menyampaikan pendapat akhir dalam rapat tersebut. Bersama Fraksi Golkar, PSI memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah sektor pembangunan yang dinilai masih jauh dari optimal.
Salah satu sorotan utama adalah sektor kepemudaan. Menurut Tanti, sepanjang tahun 2025 belum terlihat adanya terobosan signifikan yang mampu menjawab tantangan generasi muda, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja.
“Ini menjadi perhatian serius kami. Tidak ada inovasi yang benar-benar terasa dampaknya bagi pemuda, sementara angka pengangguran justru menunjukkan tren peningkatan. Ini PR besar bagi pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, kegagalan menghadirkan program kepemudaan yang progresif berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan menghambat laju pembangunan daerah secara keseluruhan.
Melalui forum LKPJ ini, Tanti berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan DPRD tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi benar-benar diimplementasikan sebagai langkah konkret perbaikan.
“LKPJ harus menjadi titik refleksi. Pemerintah daerah perlu lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi kunci masa depan Kota Bekasi,” pungkasnya.
Rapat Paripurna LKPJ Tahun 2025 ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, serta memperkuat arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Bekasi. (Red)
