Kota Bekasi – Rakyat Oposisi
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, menyampaikan sejumlah catatan strategis dalam agenda Rapat Paripurna terkait rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Dalam keterangannya kepada awak media, Alit menegaskan bahwa Fraksi PKB memberikan perhatian serius terhadap berbagai aspek krusial pembangunan daerah, mulai dari persoalan sosial, tata kelola pemerintahan, hingga penguatan infrastruktur dasar.
“Rekomendasi LKPJ 2025 telah kami sampaikan dengan sejumlah catatan penting, terutama pada sektor sosial yang harus menjadi prioritas pemerintah ke depan,” ujar Alit.
Salah satu sorotan utama Fraksi PKB adalah persoalan klasik banjir yang hingga kini masih membayangi Kota Bekasi. Untuk itu, Fraksi PKB mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, termasuk pembangunan folder di sejumlah titik rawan sebagai langkah mitigasi yang lebih terukur.
Di sektor tata ruang, Alit menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga tahun 2044. Ia menilai masih banyak masyarakat, pelaku usaha, hingga investor yang belum memahami regulasi tersebut, sehingga memicu terjadinya pelanggaran, seperti alih fungsi ruang terbuka hijau menjadi kawasan komersial.
“Penertiban harus berjalan beriringan dengan sosialisasi yang masif, agar pelanggaran tata ruang dapat diminimalisir,” tegasnya.
Fraksi PKB juga menyoroti kondisi TPST Bantargebang yang dinilai semakin kritis. Pemerintah Kota Bekasi didorong untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap kebijakan pengelolaan sampah, termasuk memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, serta mitigasi risiko bencana seperti longsor.
Pada sektor pendidikan dan kesehatan, Fraksi PKB mendorong peningkatan sarana dan prasarana. Kebutuhan pembangunan sekolah baru, khususnya tingkat SMP, menjadi perhatian utama, terutama di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan seperti Duren Jaya, Bekasi Timur.
Sementara itu, dalam aspek keuangan daerah, Fraksi PKB menekankan pentingnya reformasi tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada sektor pajak. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kebocoran serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Optimalisasi pajak barang dan jasa tertentu harus menjadi fokus, agar PAD dapat dimaksimalkan secara transparan dan akuntabel,” jelas Alit.
Sebagai bagian dari penguatan nilai sosial dan keagamaan, Fraksi PKB turut mendorong rencana pemberian insentif bagi guru ngaji, sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik nonformal di tengah masyarakat.
Menutup pernyataannya, Alit berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan, baik oleh Fraksi PKB maupun komisi-komisi di DPRD, dapat ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Kota Bekasi guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Red)
