Kota Bekasi — Rakyat Oposisi
Permasalahan pengelolaan sampah di tingkat lingkungan kembali menjadi sorotan. Selain persoalan keterbatasan armada pengangkut sampah, DPRD Kota Bekasi juga menilai dukungan fasilitas bagi bank sampah di tingkat RW masih sangat minim.
Padahal, keberadaan bank sampah merupakan salah satu syarat bagi setiap RW untuk mendapatkan bantuan dana sebesar Rp100 juta per tahun dari Pemerintah Kota Bekasi. Namun di lapangan, banyak pengurus lingkungan yang masih kesulitan menjalankan program tersebut karena keterbatasan sarana.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied, mengungkapkan bahwa sejumlah bank sampah belum memiliki fasilitas dasar yang memadai, seperti becak motor (baktor) untuk pengangkutan sampah maupun tempat penampungan yang layak.
“Bank sampah ini fasilitasnya masih kurang. Ada yang tidak punya baktor, tidak punya tempat penampungan. Ini akan saya perjuangkan lewat aspirasi di APBD,” ujar Abdul Muin.
Menurutnya, penguatan sarana menjadi langkah penting agar program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi lingkungan.
Keluhan serupa juga disampaikan Ali Cantona, pengurus Karang Taruna RW 13 Kelurahan Pejuang. Ia mengaku bank sampah di wilayahnya masih memanfaatkan rumah kosong sebagai tempat penampungan sementara.
“Kita tempat saja pakai rumah kosong. Kalau rumah itu tidak ada, kita bingung mau tampung di mana. Baktor juga tidak punya, jadi angkut sampah dari rumah warga pakai gerobak,” ungkapnya.
Kondisi tersebut membuat pengurus lingkungan menghadapi tantangan tersendiri untuk memenuhi ketentuan pembentukan bank sampah sesuai kebijakan pemerintah daerah.
DPRD Kota Bekasi menilai, tanpa dukungan sarana yang memadai, program bank sampah berpotensi tidak berjalan optimal. Karena itu, penguatan fasilitas serta dukungan anggaran dinilai menjadi langkah strategis agar pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. (ADV)
