BEKASI – RAKYAT OPOSISI
Proses relokasi pedagang di kawasan Pasar Baru, Bekasi Timur, yang belum lama dilakukan Pemerintah Kota Bekasi kini memasuki babak baru. Kebijakan tersebut justru memantik perbincangan hangat di kalangan pedagang yang mempertanyakan kesiapan fasilitas serta keberlangsungan aktivitas perdagangan di lokasi relokasi.
Sorotan pun datang dari Komisi III DPRD Kota Bekasi. Legislatif meminta PT Mitra Patriot (PTMP) bersama pihak-pihak terkait tidak sekadar melakukan komunikasi dengan pedagang, tetapi memastikan seluruh kebutuhan relokasi benar-benar tersedia di lapangan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, bahkan memberikan tenggat tegas kepada PTMP agar persoalan tersebut segera dituntaskan.
“Kalau mereka (PTMP) minta satu bulan, kita minta satu minggu. Karena kita ingin semuanya berjalan dengan baik,” tegas Arif kepada wartawan, Kamis (3/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Arif seusai Komisi III DPRD Kota Bekasi memanggil PTMP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta bagian hukum Pemerintah Kota Bekasi untuk membahas aksi pedagang dan polemik relokasi yang mencuat dalam beberapa hari terakhir.
Bukan Sekadar Memindahkan Pedagang
Arif menegaskan, relokasi tidak boleh dimaknai sebatas memindahkan pedagang dari satu titik ke titik lainnya.
Menurutnya, pemerintah dan pengelola harus memastikan lokasi baru benar-benar layak, mudah diakses, serta mampu menunjang aktivitas ekonomi para pedagang.
Ia bahkan mendorong agar fasilitas pendukung seperti lift dan eskalator disiapkan sehingga mobilitas pedagang maupun konsumen menuju area perdagangan tidak menjadi persoalan baru.
“Pemerintah jangan hanya memindahkan, tetapi tidak menyiapkan segala sesuatunya. Ini saya rasa tidak adil,” ujarnya.
Komisi III menilai keberhasilan relokasi tidak cukup diukur dari berapa banyak pedagang yang bersedia pindah. Lebih jauh, pemerintah harus memastikan pedagang tetap memiliki peluang menjalankan usaha secara layak setelah menempati lokasi baru.
Ratusan Pedagang Sudah Dikomunikasikan
Dalam rapat tersebut, PTMP disebut menyampaikan bahwa komunikasi telah dilakukan terhadap lebih dari 300 hingga hampir 400 pedagang yang berada di kawasan Jalan Juanda dan Jalan M. Yamin.
Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen pedagang disebut telah menyatakan kesediaan untuk berjualan di lokasi yang telah ditentukan.
Namun demikian, masih terdapat pedagang yang belum menerima relokasi. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kesiapan fasilitas serta kondisi tempat yang akan digunakan untuk berdagang.
Kondisi inilah yang kemudian menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Kota Bekasi.
Komisi III Akan Turun Langsung ke Lapangan
Arif meminta PTMP dan PT BETA selaku pihak yang menangani lokasi relokasi memastikan seluruh kebutuhan pedagang benar-benar tersedia dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Komisi III DPRD Kota Bekasi pun berencana melakukan pengecekan langsung ke kawasan Pasar Baru guna mencocokkan hasil pembahasan dalam rapat dengan kondisi faktual di lapangan.
“Kami akan pastikan apa yang disampaikan PTMP itu benar-benar ada di lapangan. Jangan hanya di pembahasan rapat saja,” pungkas Arif.
Dengan langkah tersebut, polemik relokasi Pasar Baru kini bukan lagi sekadar persoalan pemindahan lokasi berdagang. Kesiapan fasilitas, kepastian aktivitas usaha, akses konsumen, serta nasib ratusan pedagang menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dijawab oleh pemerintah dan pengelola.
Komisi III DPRD Kota Bekasi memastikan persoalan tersebut akan terus dikawal hingga terdapat kejelasan di lapangan. (Red)
