BEKASI — RAKYAT OPOSISI
Upaya melindungi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sedang menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari keterlibatan dalam aksi unjuk rasa yang mengandung unsur bahaya dan kekerasan terus diperkuat.
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan yang melibatkan Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah III, Polres Metro Bekasi Kota, Polres Metro Bekasi, Kadin, APINDO, serta para pelaku usaha di kawasan Grand Wisata, Kabupaten Bekasi, Rabu (30/9/2026).
Kepala KCD Pendidikan Wilayah III, Dr. Hj. Rina Parlina, S.I.P., M.M., menegaskan bahwa keselamatan dan masa depan siswa harus menjadi perhatian bersama, khususnya ketika mereka sedang menjalankan program PKL di perusahaan maupun instansi.
Menurut Rina, keberadaan siswa di dunia industri merupakan bagian dari proses pendidikan untuk meningkatkan kompetensi, pengalaman kerja, kedisiplinan, serta kesiapan mereka memasuki dunia kerja.
“Anak-anak kita berada di perusahaan untuk belajar dan mendapatkan pengalaman kerja. Karena itu, keselamatan mereka harus menjadi prioritas. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya menjadi bagian dari proses pembelajaran justru membawa mereka ke dalam situasi yang berisiko,” ujar Rina.
Ia menjelaskan, perlindungan terhadap siswa PKL tidak dapat hanya dibebankan kepada pihak sekolah. Perusahaan, orang tua, pemerintah, kepolisian, dan seluruh unsur yang terlibat memiliki peran masing-masing dalam memastikan siswa berada di lingkungan yang aman.
“Kolaborasi menjadi sangat penting. Sekolah harus berkomunikasi dengan orang tua dan perusahaan, sementara perusahaan juga perlu memastikan siswa tidak diarahkan atau diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang berada di luar tujuan PKL dan berpotensi membahayakan,” katanya.
Rina juga mengapresiasi langkah kepolisian yang menginisiasi penyusunan surat edaran bersama sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan terhadap pelajar.
Menurutnya, pendekatan pencegahan diperlukan agar siswa memiliki pemahaman mengenai berbagai risiko, termasuk ajakan mengikuti konvoi, unjuk rasa, provokasi maupun ajakan melalui media sosial.
“Kita harus memberikan edukasi kepada anak-anak agar mereka mampu mengenali mana ajakan yang aman dan mana yang berpotensi membahayakan diri mereka. Jangan sampai mereka mengambil keputusan karena ikut-ikutan atau terpengaruh informasi yang belum tentu benar,” ungkapnya.
Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Putu Kholis Aryana mengatakan, forum tersebut penting untuk memahami secara langsung dinamika pendidikan SMK serta kondisi siswa yang sedang berada di lingkungan perusahaan.
“Kami perlu mendengar langsung persoalan yang dihadapi perusahaan dan unsur pendidikan dalam mendampingi siswa. Masukan itu membantu kepolisian menentukan langkah yang sesuai dengan kondisi di lapangan, sekaligus memperjelas apa yang dapat kita kerjakan bersama untuk melindungi pelajar,” kata Putu Kholis.
Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Andi Oddang Riuh Hutomo juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam menjaga pelajar sebagai aset bangsa.
Ia mengatakan, perlindungan tersebut sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menyiapkan generasi emas Indonesia.
“Kita perlu mencari solusi bersama agar anak-anak tidak menjadi korban eksploitasi kelompok yang memanfaatkan mereka untuk kegiatan berbahaya. Pendampingan diperlukan agar mereka mampu mengenali ajakan yang berisiko dan mengambil keputusan yang tepat,” ujar Andi.
Dalam surat edaran bersama yang ditandatangani kedua kapolres tersebut, perusahaan swasta dan instansi pemerintah yang menerima siswa PKL diminta mengutamakan keselamatan pelajar.
Pihak penerima siswa PKL juga diminta tidak memberikan izin kepada siswa untuk mengikuti kegiatan yang tidak jelas di luar lingkungan PKL serta tidak mengikutsertakan mereka dalam aksi unjuk rasa.
Selain itu, perusahaan dan instansi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap hasutan, ajakan konvoi, provokasi digital, maupun bentuk ajakan lainnya yang berpotensi membawa siswa ke situasi yang membahayakan.
Siswa juga diarahkan agar setelah kegiatan PKL selesai dapat langsung kembali ke rumah dengan aman.
Pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan komunikasi dan koordinasi antara sekolah, pembimbing PKL, perusahaan, orang tua, serta kepolisian. Langkah ini juga sejalan dengan Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat Sekolah (FKPMS) yang digagas Kapolda Metro Jaya.
Selain surat edaran, para pihak juga membahas penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) yang nantinya menjadi landasan pembagian peran dan jalur koordinasi antarpihak.
Bagi KCD Pendidikan Wilayah III, MoU tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan siswa sehingga pengawasan tidak berhenti pada penerbitan surat edaran, tetapi dilanjutkan dengan komunikasi dan tindakan nyata ketika ditemukan potensi risiko.
“Kami ingin PKL benar-benar menjadi ruang belajar bagi anak-anak. Mereka harus pulang membawa pengalaman, keterampilan, dan karakter yang semakin baik. Bukan justru menghadapi persoalan yang dapat mengganggu pendidikan maupun masa depan mereka,” tegas Rina.
Ia menambahkan, dunia pendidikan membutuhkan dukungan dunia usaha dan aparat keamanan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.
“Tugas kita bersama adalah menjaga mereka sampai menyelesaikan pendidikan dan menjadi generasi yang memiliki kompetensi serta mampu memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.
Sementara itu, Andi Oddang menegaskan bahwa masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak sekarang dengan memberikan ruang yang aman bagi generasi muda untuk belajar dan berkembang.
“Sebagai bangsa yang besar, kita ingin melihat anak-anak kita tumbuh menjadi orang-orang hebat yang membawa Indonesia terus maju. Harapan itu perlu kita dukung dengan tindakan nyata hari ini, agar mereka dapat belajar dengan aman dan memiliki kesempatan untuk berkarya,” ujarnya.
