KOTA BEKASI — RAKYAT OPOSISI
Status Kota Bekasi sebagai kota metropolitan dengan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hampir Rp7 triliun dinilai belum sejalan dengan ketersediaan fasilitas pendidikan tinggi negeri di wilayah tersebut.
Hingga saat ini, Kota Bekasi belum memiliki satu pun universitas negeri. Kondisi tersebut membuat banyak lulusan SMA di Bekasi harus melanjutkan pendidikan ke daerah lain seperti Depok, Bogor, hingga ke luar kota demi mendapatkan kesempatan kuliah di perguruan tinggi negeri.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra, menilai kondisi ini menjadi ironi bagi kota besar yang berbatasan langsung dengan Jakarta.
“Ini ironi bagi Bekasi. APBD kita hampir Rp7 triliun, tapi sampai sekarang belum punya universitas negeri. Banyak anak-anak Bekasi akhirnya harus kuliah ke luar kota,” ujar Sarwin, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut kontras jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain yang memiliki kemampuan fiskal lebih kecil namun sudah lebih dahulu memiliki perguruan tinggi negeri.
“Daerah lain dengan anggaran lebih kecil saja sudah punya kampus negeri. Bekasi yang APBD-nya besar justru belum ada,” tambahnya.
Sarwin menegaskan, pemerintah daerah perlu lebih serius mendorong kehadiran perguruan tinggi negeri di Kota Bekasi. Menurutnya, keberadaan kampus negeri tidak hanya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, tetapi juga dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat ekosistem pendidikan di daerah.
Ia juga mendorong adanya langkah strategis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat agar pembangunan atau pendirian perguruan tinggi negeri di Kota Bekasi dapat segera direalisasikan.
“Ini penting untuk masa depan generasi muda Bekasi. Jangan sampai anak-anak kita terus menerus harus keluar daerah hanya untuk mendapatkan pendidikan tinggi negeri,” pungkasnya. (ADV)
