Kota Bekasi – Rakyat Oposisi
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Muhamad Kamil, menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi di Kota Bekasi. Dua isu yang menjadi sorotan utama adalah persoalan banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah serta ketimpangan pembangunan infrastruktur lingkungan.
Meski demikian, Kamil tetap memberikan apresiasi terhadap stabilitas pemerintahan serta kualitas pelayanan publik yang dinilai berjalan cukup baik hingga saat ini.
“Secara umum stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik sudah berjalan baik. Namun masih ada persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius,” ujar Kamil, Senin (2/3/2026).
Salah satu persoalan yang disoroti adalah banjir yang kembali terjadi di beberapa titik saat musim hujan. Kamil mencontohkan banjir yang sempat merendam kawasan Kampung Lebak, Teluk Pucung, Bekasi Utara. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi indikasi bahwa penanganan banjir belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan.
“Banjir masih terjadi di beberapa wilayah, termasuk Kampung Lebak Teluk Pucung Bekasi Utara. Artinya diperlukan langkah yang lebih terukur dan berkelanjutan, bukan sekadar solusi sementara,” tegasnya.
Selain persoalan banjir, DPRD juga menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur lingkungan yang masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Keluhan warga terkait jalan lingkungan yang rusak, sistem drainase yang belum optimal, hingga minimnya penerangan jalan umum (PJU) dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Menurut Kamil, percepatan pembangunan infrastruktur dasar tersebut sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.
“Masyarakat menantikan percepatan pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan penerangan jalan karena ini menyangkut kenyamanan dan keamanan warga,” jelasnya.
Di sisi lain, Kamil juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan serta dukungan nyata terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia menilai pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program pemberdayaan dan dukungan kepada UMKM perlu terus diperkuat agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kota Bekasi akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif terhadap jalannya pemerintahan daerah guna memastikan setiap program prioritas berjalan tepat sasaran dan merata.
Kamil berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi dapat terus diperkuat sehingga berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah dapat segera diselesaikan.
“Sinergi yang kuat menjadi kunci agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan seluruh warga Kota Bekasi,” pungkasnya. (ADV)
