Kota Bekasi – Rakyat Oposisi
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Muhamad Kamil, menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi di Kota Bekasi, khususnya terkait banjir dan ketimpangan pembangunan infrastruktur lingkungan.
Meski demikian, Kamil tetap memberikan apresiasi terhadap stabilitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang dinilai berjalan cukup baik hingga saat ini.
“Secara umum stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik sudah berjalan baik. Namun masih ada persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius,” ujar Kamil, Senin (2/3/2026).
Banjir Masih Jadi PR Serius
Salah satu isu utama yang disoroti adalah banjir yang masih terjadi di sejumlah titik. Ia mencontohkan banjir yang kembali merendam kawasan Kampung Lebak, Teluk Pucung, Bekasi Utara saat musim hujan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan banjir belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.
“Banjir masih terjadi di beberapa wilayah, termasuk Kampung Lebak Teluk Pucung Bekasi Utara. Artinya, diperlukan langkah yang lebih terukur dan berkelanjutan, bukan sekadar solusi sementara,” tegasnya.
Kamil mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase, normalisasi saluran air, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor agar persoalan banjir dapat ditangani secara komprehensif.
Infrastruktur Lingkungan dan PJU Disorot
Selain banjir, Komisi I DPRD juga menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur lingkungan. Keluhan warga terkait jalan lingkungan yang rusak, sistem drainase yang tidak optimal, hingga minimnya penerangan jalan umum (PJU) dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
“Masyarakat menantikan percepatan pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan penerangan jalan karena ini berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan rasa aman,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan harus merata dan menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat di tingkat lingkungan.
Penguatan UMKM untuk Dongkrak Kesejahteraan
Di sisi lain, Kamil menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan dan dukungan nyata kepada pelaku UMKM. Ia menilai pembangunan tidak hanya berorientasi pada fisik semata, melainkan juga harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga.
“Program pemberdayaan dan dukungan UMKM perlu diperkuat agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif terhadap jalannya pemerintahan daerah guna memastikan program prioritas berjalan tepat sasaran dan merata.
Kamil berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi semakin solid ke depan agar berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah dapat segera diselesaikan.
“Sinergi yang kuat menjadi kunci agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan seluruh warga Kota Bekasi,” pungkasnya. (ADV)
