Kota Bekasi – Rakyat Oposisi
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat yang sebelumnya diberitakan media daring pada 19 Juli 2026 terkait dugaan pencemaran di aliran Kali Cileungsi. Melalui Tim Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), Pasukan Katak, serta UPTD Laboratorium DLH Kota Bekasi, serangkaian investigasi lapangan dilakukan guna memastikan kondisi kualitas air dan mengidentifikasi sumber pencemaran yang berdampak hingga wilayah Kota Bekasi.
Langkah penanganan diawali dengan pengecekan lapangan dan pengambilan sampel air permukaan di Kali Cileungsi pada 20 Juli 2026, kemudian dilanjutkan di Kali Bekasi pada 22 Juli 2026. Tidak berhenti di situ, Pasukan Katak DLH Kota Bekasi kembali melakukan penelusuran intensif pada 27 dan 30 Juli 2026 untuk memetakan penyebaran dugaan pencemaran di sepanjang aliran sungai.
Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Pada titik pemantauan yang berada di samping Cluster Richmond, Kota Wisata, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, air sungai tampak berwarna hitam pekat disertai aroma menyengat. Kondisi fisik tersebut menjadi indikasi kuat adanya penurunan kualitas air yang memerlukan penanganan segera.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswatiningsih, mengungkapkan bahwa hasil analisis laboratorium semakin memperkuat dugaan pencemaran. Berdasarkan pengujian yang dilakukan UPTD Laboratorium DLH Kota Bekasi, sejumlah parameter kualitas air permukaan tercatat telah melampaui baku mutu lingkungan.
“Parameter yang melebihi baku mutu antara lain Total Suspended Solids (TSS), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Dissolved Oxygen (DO), Nikel Terlarut, Seng Terlarut, Tembaga Terlarut, serta Fecal Coliform. Hasil ini menunjukkan adanya pencemaran yang berpotensi menurunkan kualitas air di sepanjang aliran sungai,” jelas Kiswatiningsih.
Dari hasil penelusuran lanjutan, aliran air yang terindikasi tercemar diketahui telah bergerak memasuki wilayah Pangkalan 6, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, dan terus mengalir menuju kawasan Delta Pekayon, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa dampak pencemaran tidak hanya terbatas pada satu wilayah administratif, melainkan telah menjadi persoalan lintas daerah yang membutuhkan penanganan secara terpadu.
Menindaklanjuti temuan tersebut, DLH Kota Bekasi telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor guna mendorong koordinasi, sinergi, dan percepatan penanganan dugaan pencemaran tersebut.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan, titik awal yang diduga menjadi sumber pencemaran berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, DLH Kota Bekasi berharap Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup dapat segera melakukan langkah-langkah penanganan sesuai kewenangannya, sehingga pencemaran tidak semakin meluas dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap ekosistem sungai maupun masyarakat yang berada di wilayah hilir.
DLH Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemantauan kualitas air secara berkala, memperkuat koordinasi lintas pemerintah, serta menyampaikan perkembangan penanganan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
“Pencemaran sungai merupakan persoalan bersama yang membutuhkan kolaborasi semua pihak. DLH Kota Bekasi akan terus mengawal proses penanganan hingga kualitas lingkungan dapat dipulihkan demi melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem sungai,” tutup Kiswatiningsih. (Red)
