Kota Bekasi – Rakyat Oposisi
Persoalan sampah di Kota Bekasi dinilai semakin serius. Kondisi tersebut bahkan disebut telah memasuki tahap darurat sehingga membutuhkan langkah penanganan yang cepat dan konkret dari pemerintah daerah.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied, menegaskan bahwa persoalan sampah saat ini tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah biasa karena dampaknya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai wilayah.
“Kota Bekasi ini sudah darurat sampah. Pemkot Bekasi tidak bisa tinggal diam. Harus ada upaya serius dan langkah cepat karena kondisi ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Muin, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, salah satu persoalan utama yang menjadi penyebab terganggunya pengelolaan sampah adalah keterbatasan armada pengangkut milik pemerintah daerah. Sejumlah kendaraan operasional dilaporkan sudah berusia tua bahkan dalam kondisi rusak, sehingga proses pengangkutan sampah dari lingkungan warga menuju tempat pembuangan akhir sering mengalami hambatan.
Akibatnya, penumpukan sampah terjadi di beberapa titik dan memicu keluhan masyarakat karena menimbulkan bau tidak sedap serta mengganggu kebersihan lingkungan.
“Banyak armada kita yang rusak. Ini mengganggu proses pengangkutan. Tahun 2026 ini ada rencana pengadaan armada baru, saya minta itu benar-benar diprioritaskan,” ujarnya.
Selain persoalan armada, Muin juga menyoroti rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Waste to Energy (WTE). Proyek tersebut merupakan program pemerintah pusat yang diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan sampah di daerah.
Menurut Muin, pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy (WTE) di Kota Bekasi harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah daerah, baik dari sisi regulasi, infrastruktur pendukung, maupun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.
“WTE ini salah satu solusi. Jangan sampai proyeknya ada, tapi kesiapan daerahnya tidak maksimal. Pemkot harus serius,” kata dia.
Ia menegaskan, tanpa langkah strategis serta percepatan kebijakan dari Pemerintah Kota Bekasi, ancaman krisis sampah di Kota Bekasi berpotensi semakin besar dan berdampak luas terhadap kesehatan serta kualitas lingkungan masyarakat.
Muin pun mendorong agar penguatan sistem pengelolaan sampah dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan armada pengangkut, penguatan bank sampah di tingkat lingkungan, hingga percepatan realisasi teknologi pengolahan sampah modern.
“Kalau tidak ada langkah cepat dan terukur, persoalan sampah ini bisa menjadi krisis lingkungan yang lebih besar di Kota Bekasi,” pungkasnya. (ADV)
