KABUPATEN BEKASI, 29 Januari 2026 – Rakyat Oposisi
Menyikapi langkah Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tengah melakukan audit menyeluruh terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Kabupaten Bekasi meminta agar proses audit dilakukan secara terbuka, transparan, serta melibatkan peran serta publik, termasuk organisasi pers sebagai bagian dari kontrol sosial.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, yang mengakui bahwa mayoritas BUMD di Kabupaten Bekasi masih mencatatkan kerugian. Beberapa BUMD yang disorot di antaranya PT Bekasi Putra Jaya (BPJ), PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), dan Perumda Tirta Bhagasasi, meski selama ini terus menerima penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Ade Gentong, menegaskan bahwa audit BUMD tidak boleh dilakukan secara tertutup. Pasalnya, BUMD dikelola dengan menggunakan uang rakyat yang bersumber dari APBD.
“Audit harus dibuka untuk publik. Jangan hanya menjadi konsumsi internal pemerintah. Masyarakat berhak tahu apa penyebab pasti kerugian kronis yang selama ini terjadi di BUMD,” tegasnya.
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, IWO Indonesia juga meminta Pemkab Bekasi melibatkan unsur pers dalam mengawal proses evaluasi tersebut. Keterlibatan pers dinilai penting untuk memastikan audit berjalan objektif, profesional, dan bebas dari kepentingan yang berpotensi ditutup-tutupi, terutama terkait penggunaan penyertaan modal daerah.
Sejalan dengan sikap tegas Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, IWO Indonesia menyatakan dukungannya terhadap langkah evaluasi serius terhadap BUMD yang dinilai tidak produktif. Apabila hasil audit nantinya menemukan adanya ketidakberesan manajemen atau indikasi penyimpangan anggaran, IWO Indonesia mendesak agar dilakukan langkah hukum serta pembenahan kepemimpinan secara menyeluruh.
“Penyertaan modal dari APBD adalah uang rakyat yang seharusnya menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan Kabupaten Bekasi, bukan justru menguap tanpa hasil. Kami di IWO Indonesia siap mengawal proses audit ini. Transparansi adalah kunci agar BUMD tidak lagi menjadi beban daerah, melainkan mesin penggerak ekonomi yang sehat,” ujar Ade Gentong.
IWO Indonesia juga menyoroti target Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, yang menegaskan bahwa “BUMD harus untung”. Menurut IWO Indonesia, target tersebut tidak akan tercapai jika pembenahan dilakukan secara tertutup. Oleh karena itu, hasil audit terhadap PT BPJ dan BUMD lainnya yang dijadwalkan rampung pada akhir Januari ini harus dipublikasikan secara terbuka dan mendalam.
Sebagai pilar keempat demokrasi, IWO Indonesia berkomitmen untuk terus mengawal dan memberitakan perkembangan hasil audit BUMD tersebut, demi memastikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi benar-benar berpihak pada efisiensi anggaran, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi. (**)
