Kabupaten Bekasi – Rakyat Oposisi
Membayar pajak kendaraan kini tak lagi identik dengan antre panjang dan meninggalkan pekerjaan. Melalui inovasi SAMKOPI (Samsat Koperasi Industri) dan SAMKOPDES (Samsat Koperasi Desa Merah Putih), Jasa Raharja bersama Samsat Kabupaten Bekasi menghadirkan layanan pembayaran pajak kendaraan lebih dekat ke masyarakat, langsung melalui koperasi industri dan koperasi desa.
Program yang mulai berjalan pada Juni 2026 ini memungkinkan para pekerja dan warga desa mengurus pajak kendaraan tanpa harus datang ke kantor Samsat. Bahkan, pembayaran dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil melalui koperasi yang telah bekerja sama.
Kepala Cabang PT Jasa Raharja Bekasi, Eko Prasetyo, mengatakan inovasi tersebut hadir untuk menjawab tiga kendala utama masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, yakni keterbatasan waktu, jarak layanan, dan kemampuan finansial.
“Pelayanan harus mendekati masyarakat, bukan sebaliknya. Dengan hadirnya SAMKOPI dan SAMKOPDES, warga dapat membayar pajak lebih mudah, cepat, dan terjangkau,” ujarnya.
Saat ini sejumlah koperasi industri besar di Kabupaten Bekasi telah bergabung dalam program tersebut, di antaranya koperasi karyawan PT Indofood CBP Sukses Makmur, PT Kao Indonesia, PT Hogy Indonesia, PT Fajar Paper, PT Astemo Bekasi Manufacturing, dan beberapa perusahaan lainnya. Sementara untuk jalur desa, layanan telah hadir di sejumlah Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di wilayah Cikarang, Tambun, Setu, dan Serang Baru.
Data Samsat Kabupaten Bekasi hingga Mei 2026 mencatat terdapat 1,63 juta kendaraan bermotor di wilayah tersebut. Namun baru sekitar 56 persen yang telah memenuhi kewajiban pajaknya. Kehadiran SAMKOPI dan SAMKOPDES diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain meningkatkan penerimaan pajak, program ini juga mendukung ketertiban administrasi kendaraan, penguatan data registrasi kendaraan oleh kepolisian, serta keberlanjutan dana santunan kecelakaan lalu lintas yang dikelola Jasa Raharja melalui SWDKLLJ.
Melalui inovasi ini, Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa pelayanan publik dapat dibuat lebih dekat, lebih mudah, dan lebih manusiawi. Sebuah langkah nyata menghadirkan negara di tengah masyarakat, dari kawasan industri hingga pelosok desa. (Red)
