BANDUNG – RAKYAT OPOSISI
Pemerintah Kota Bekasi kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, bersama Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Dalam hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang merupakan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah.
Plh Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan meraih opini WTP merupakan buah dari kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh perangkat daerah bersama DPRD Kota Bekasi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Bekasi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Tahun 2025. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD yang terus berkomitmen melakukan evaluasi dan perbaikan dalam penyajian laporan keuangan daerah ke depannya,” ujar Abdul Harris Bobihoe.
Ia menegaskan bahwa capaian ini tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas kualitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Lebih lanjut, Abdul Harris Bobihoe menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bekasi akan terus memperkuat pengawasan internal, meningkatkan disiplin birokrasi, serta menjalankan berbagai langkah strategis guna menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Ke depan, kami akan memaksimalkan kinerja pengawasan internal serta menjalankan berbagai upaya pembenahan birokrasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Tujuannya adalah mewujudkan Kota Bekasi yang semakin nyaman, maju, dan sejahtera bagi seluruh warganya,” tambahnya.
Opini WTP merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Predikat ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak hanya meraih opini WTP, Kota Bekasi juga mencatatkan prestasi membanggakan lainnya. Berdasarkan data BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Kota Bekasi masuk dalam lima besar pemerintah daerah dengan tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tertinggi di Jawa Barat, dengan capaian sebesar 90,8 persen.
Capaian tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Bekasi dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil audit sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Pada kesempatan yang sama, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga menyerahkan opini WTP kepada sejumlah pemerintah daerah lainnya di Jawa Barat, di antaranya Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Majalengka, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang serta Kota Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, Tasikmalaya, Banjar, dan Bekasi.
Prestasi yang diraih Kota Bekasi ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (good governance), sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (Red)
